jump to navigation

Aceh Antara Pemerintahan PUSA dan GAM Mac 19, 2007

Posted by ummahonline in Kolum, Nanggroe Aceh.
trackback

Oleh: Hasanuddin Yusuf AdanAceh dalam bingkai Republik Indonesia (RI) memiliki banyak pengalaman manis dan pahit yang sulit dilupakan. Semenjak ia mempelopori kemerdekaan RI dari invasi Belanda pertama 21 Juli 19471 dan kedua tahun 1948 sehingga ke eksploitasi hasil alam dan hutan yang memperkaya Republik Indonesia.

Pada masa Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh menjadi Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan Tanah karo (1947-49), RI memuja dan memuji Aceh dengan sejuta pujian enak dan mengasyikkan. Pasalnya pada masa tersebutlah Bangsa Aceh berhasil melumpuhkan invasi Belanda di Medan Area ketika semua wilayah lain di Indonesia telah dikuasai Belanda.

Dan pada masa itu pula Bangsa Aceh dengan ikhlas mengumpulkan harta benda untuk menjawab panggilan Soekarno membeli dua pesawat terbang Dakuta guna mempertahankan kemerdekaan yang telah ada. Dalam kunjungannya ke Aceh tahun 1948 Presiden pertama RI tersebut dengan gamblang mengatakan bahwa Aceh merupakan Daerah Modal untuk Indonesia. Aceh mendapatkan banyak julukan dan pujian pada masa tersebut karena perjuangan Aceh sendiri yang sangat menguntungkan Indonesia. Namun ketika Indonesia mulai stabil dan Aceh dikuasai oleh para ulama Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). RI mulai menampakkan kebejatannya dengan mendiskriminasi Aceh dari pentas nasional. Pemerintah PUSA di Aceh secara perlahan dibatasi kekuasaannya, pejabat-pejabat luar yang sekuler dan non muslim didatangkan ke Aceh, pembesar-pembesar Aceh dari kalangan PUSA disingkirkan keluar. Petinggi-petinggi tentara dan polisisi asal Aceh yang dekat dengan PUSA dimutasi keluar dan digantikan dengan orang lain dari luar Aceh yang umumnya non muslim dan muslim sekuler.

Dalam masa perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) RI bertekat menghabisi gerakan yang dipimpin Tengku Hasan Muhammad Tiro tersebut sampai ke akar-akarnya. Pada masa awal gerakan ini muncul tahun 1976 RI menangkap semua orang yang terlibat baik langsung atau tidak langsung dan ditahan serta disiksa. Kebanyakan kaum ulama dan tokoh masyarakat yang berumur senja terkena siksaan intel dan aparat keamanan RI terutama di kawasan Pidie sebagai basis gerakan tersebut.

Ketika perjuangan GAM naik daun karena mendapatkan dukungan penuh dari Bangsa Aceh di seluruh pelosok Aceh dalam rentang waktu 1998 sampai 2000 RI betul-betul kebakaran jenggot. Jalan keluar yang diambil adalah memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada Aceh untuk meminta dan memiliki apa yang Aceh mau asalkan jangan diminta merdeka dan lepas dari RI. Efek dari itu semua Aceh diberikan izin untuk memberlakukan Syari’at Islam kaffah yang disahkan lewat Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh.

Pada masa tersebut GAM tetap berjuang untuk kemerdekaan Aceh sementara pejabat-pejabat RI asal Aceh yang berkuasa di Aceh mencari helah agar dengan pemberian Syari’at Islam tersebut Aceh dapat aman dan semua pihak menerima ketentuan RI. Ternyata kondisinya tetap saja tidak berubah, GAM terus berjuang untuk kemerdekaan Aceh dan RI mulai memberlakukan Darurat Militer serta Darurat sipil dalam masa 2001 sampai 2005. Masyarakat mulai susah karena sulit untuk mencari nafakah, tentera-tentera dan polisi-polisi RI mulai memeras, membakar, membunuh dan memperkosa di pedalaman dan desa. Dalam masa tersebut hukum tidak berlaku seadanya, kantor-kantor pemerintah tidak berjalan sebagaimana normalnya, setelah pukul enam sore sampai pagi hari, jalan, kampung dan kota sunyi sepi seperti tidak berpenghuni.

Ketika gempa bumi berskala 8,9 pada skala rekhter disusuli tsunami besar yang menghantam Aceh 26 Desember 2004, pihak-pihak yang bertikai hampir 30 tahun mulai lunak dan menerima saran-saran luar. Akhirnya, lewat Helsinki Meeting yang diprakarsai mantan Presiden Irlandia Martti Ahtisaari mereka berdamai dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) 15 Agustus 2005 di Helsinki. Itulah masa awal bermula babak baru bagi GAM untuk terjuan ke arena politik dengan meninggalkan senjata dan menggunakan pena dan analisa. Akhirnya lewat pemilihan Kepala Pemerintahan Aceh (PILKAPA) menghantarkan Irwandi Yusuf sebagai tokoh GAM ke pucuk kepemimpinan (Gubernur) Aceh dan Muhammad Nazar (SIRA) sebagai wakilnya.

Pemerintahan PUSA

PUSA yang didirikan pada 5 Mai 1939 atas inisiatif Teungku Abdurrahman Meunasah Meucat oleh hampir seluruh peserta musyawarah yang diadakan di Madrasah Al-Muslim Matang geulumpang Dua menetapkan Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh sebagai pimpinannya dan Teungku Abdurrahman Meunasah Meucat sebagai wakilnya. Sementara Sekretarisnya M.Nur El Ibrahimy, wakilnya Teungku Ismail Yacub, dan Bendahara dipegang T. M. Amin.2 istilah yang digunakan waktu itu adalah ketua satu, ketua dua, sekretaris satu dan sekretaris dua serta bendahara.

Dalam sejarah pendirian dan perjuangannya PUSA lebih konsen terhadap pendidikan dan pembaharuan Islam di Aceh. Namun ketika kondisi politik Aceh berobah dari masa ke masa sepertinya memaksa PUSA untuk turun tangan dan mengambil bahagian tertentu untuk kepentingan rakyat. Karena itu pula di masa-masa tertentu PUSA unjuk gigi untuk menguasai pemerintahan di Aceh dan ia telah terbukti keberhasilannya sehingga hampir seluruh masyarakat Aceh bergabung dengannya pada masa-masa tertentu.

Walaupun semenjak masa penjajahan PUSA sudah menguasai Aceh dan pemerintahan di Aceh, namun klimaksnya ditetapkan bulan Maret 1946 sebagai awal kepemimpinan PUSA mendominasi pemerintahan Aceh.3 Kekuasaan PUSA semakin kuat ketika Wakil Presiden Muhammad Hatta mengangkat Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh sebagai Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan tanah Karo pada tanggal 26 Agustus 1947 dengan pangakt Jenderal Mayor.4 Pada masa itu dibentuk dua daerah militer di Sumatera Timur yaitu yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh dan satu lagi adalah gabungan dari Keresidenan Tapanuli dengan sisa Keresidenan Sumatera Timur lainnya.5

Kepemimpinan PUSA mendapatkan sokongan dan pujian RI ketika Bangsa Aceh berhasil mempertahankan RI dari invasi kedua Belanda tahun 1948 sehingga RI wujud di permukaan bumi, ketika sanggup menampung dan memberi makan semua pelarian dari Sumatera Timur ke Aceh akibat serbuan Belanda, ketika berhasil menyumbangkan 20 kg emas untuk dibeli pesawat terbang 1 Agustus 1948, ketika berhasil membiaya sejumlah pejabat RI untuk membuka hubungan luar negeri seperti Dr. Sudarsono ke India, L. N. Palar ke PBB di New York, H. Agussalim sebagai duta keliling dunia, beberpa orang ke Pulau Pinang dan Singapura, dan biaya Konferensi Asia di New Delhi,6 ketika Gubernur Militer untuk wilayah Aceh, Langkat dan tanah Karo, Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh berhasil mengumpulkan semua lasykar rakyat yang bersenjata menjadi Tentera nasional Indonesia (TNI), ketika berjaya mematahkan gerakan Said Ali cs Agustus 1948 dan sebagainya.

Ketika pemerintahan PUSA mulai menyatu dengan rakyat di Aceh, Syari’at Islam mulai bergema walaupun tidak ada undang-undang khusus yang mengaturnya seperti hari ini, maka RI mulai gundah dan iri hati. Efeknya mulailah menurunkan ide-ide jahat dari jakarta untuk mendiskriminasikan pemerintahan PUSA di Aceh.

Pada akhir April 1951, Menteri Dalam Negeri Kabinet Sukiman Iskak Tjokroadisurjo dari PNI. mengambil garis tegas terhadap Aceh. Dalam keputusannya 2 Februari 1952 dia memindahkan dua orang pimpinan Aceh ke Sumatera Timur dan Tapanuli dengan memasukkan lima orang bukan Aceh untuk memimpin pejabat-pejabat Bupati di Aceh. Suatu aksi yang cukup sakit dan memalukan, pada bulan Maret 1952 Iskak memberhentikan Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sebagai Gubernur pertama Aceh dan ditempatkan pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Sehingga bulan April 1952, dari berbagai jabatan teknis seperti pekerjaan umum, listrik, pertanian, kehewanan, kehutanan, kereta api dan industri, hanya Dinas Industri saja yang dikepalai orang Aceh, selainnya berada di tangan orang Jawa dan Batak yang beragama Kristen.7

Diskriminasi terhadap Aceh terus meningkat ketika pergantian besar-besaran dilakukan terhadap jaringan polisi. Kepala Polisi Aceh Muhammad Insja dan Komisaris Muda Polisi, Yusuf Affendi, dua tokoh yang dianggap pengikut politik Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dipindahkan ke Medan. Pasukan Mobrig yang cukup berpengaruh dan kuat dari putra-putra Aceh juga dipindahkan ke Sumatera Utara. Pamongpraja dan kepala-kepala kantor lainnya mengalami nasib serupa.8

Pembubaran Divisi X tahun 1951 yang majoritas anggotanya putra-putra Aceh dan kemudian dijadikan sebuah resimen pimpinan Mayor Nazir yang berhaluan kiri dan pernah ditahan rumah oleh Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada 12 Juli 1948, membuat putra-putra Aceh kehilangan pekerjaan yang telah lama diceburi sehingga negara merdeka. Resimen inipun dipecahkan lagi kedalam beberapa batalyon, sejumlah batalyon dipindahkan keluar Aceh dengan mendatangkan batalyon-batalyon lain ke Aceh, demikian juga anggota-anggotanya ditukar dan dicampur antara orang Aceh dengan orang luar yang kebanyakan mereka bukan Muslim. Pimpinannya sendiri, Mayor Nazir pada tahun 1965 pernah berontak di Medan mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI).9

Kemudian untuk menguasai kekuatan Tentera daerah, pemerintah pusat mengirim unit-unit Tentera Aceh ke luar Aceh dan menggantikannya dengan unit-unit bukan Aceh. Pada bulan November 1950. Batalyon 110 di bawah pimpinan Kapten Hasan Saleh dikirim ke Sulawesi Selatan untuk bergabung dalam operasi penumpasan gerakan DI/TII pimpinan Kahar Muzakkar. Batalyon yang dipimpin Kapten Alamsyah dipindahkan ke Maluku, dan kemudian diberangkatkan batalyon pimpinan Kapten Abdul Manaf ke Maluku pada pertengahan tahun 1951 yang membuat Maluku diduduki oleh dua batalyon dari Aceh.

Lebih jauh lagi, pada pertengahan bulan Januari 1951, satu brigade lengkap yang terdiri dari dua batalyon di bawah pimpinan Mayor Hasballah Haji dihijrahkan dari Kutaraja menuju Tapanuli yang kemudian diikuti oleh pengiriman Kompi 5136 Brimob ke pulau Jawa. Untuk menggantikan kekosongan ini, didatangkan sejumlah pasukan tentera dari Tapanuli yang mayoritas non Muslim. Pemindahan Mayor Hasballah Haji dilakukan dua minggu setelah Konferensi PUSA yang kedua di Kutaraja, yaitu setelah pengabdiannya nampak dengan jelas mendukung PUSA yang sedang dibenci pemerintah pusat di Jakarta. Pada akhir tahun 1950 Aceh hanya memiliki satu Brigade kecil, yaitu Brigade AA yang berada di bawah TT-I (Tentera dan Territorium I) yang bermarkas di Medan.10

Untuk menambah lebih tingginya kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang di masa itu didominasi MASYUMI, dalam bulan Agustus 1951 diadakan razia terhadap semua orang-orang PUSA baik yang berkuasa ataupun rakyat biasa. Yang paling menyakitkan adalah razia diadakan terhadap orang-orang yang telah dengan mati-matian berjuang mempertahankan kemerdekaan negara. Razia yang beralasan mencari sisia-sisa senjata api yang masih disimpan rakyat itu sebetulnya dialamatkan kepada bekas orang-orang Komunis. Akan tetapi untuk wilayah Aceh oleh Mayor Nazir yang memang orang Komunis selaku komandan operasi dengan menggunakan sisa-sisa feodal (kaum Ulèèbalang) membalik arah kepada orang-orang Islam dan para ulama sebagai tindak balas terhadap penghapusan Komunis di tempat tersebut. 11

Beberapa surat kabar tempatan melaporkan ada tiga orang yang ditangkap karena memiliki senjata di rumahnya. Salah satunya adalah Tgk. Daud Tangsé seorang tokoh Pemuda PUSA dan bekas Komandan Pasukan Rakyat yang menyerang Ulèèbalang di Kabupaten Pidie pada tahun 1946. Hingga akhir November 1951 diperkirakan ada enam belas orang PUSA yang ditahan di seluruh Aceh yang kebanyakannya kemudian dipenjara di Medan, di antaranya; Sjech Marhaban, Wedana Kutaraja, Husin Sab dan Peutua Husin, keduanya terlibat dalam kampanye anti Ulèèbalang di Kabupaten Pidie pada tahun 1946, dan Tgk. Itam Peureulak, seorang ulama dan Majlis Penimbang Kabupaten Pidie.

Gerakan razia ini dilakukan oleh tentera-tentera non Aceh dan sedikitnya dibantu oleh sisa-sisa feodal, di Kabupaten pidie yang paling aktif adalah Tjut Hamidah. Mereka berusaha menunjukkan tempat-tempat penyimpanan senjata dan rumah-rumah tokoh PUSA yang dicurigai. Ini bermakna sama-sama ingin membalas dendam terhadap PUSA, yang satu datangnya dari arah komunis yang berlainan ideologi dan yang lainnya dari pihak Ulèèbalang (sisa-sisa feodal) yang berbeda kepentingan hidup dan menjadi musuh mereka sejak dahulu.

Kemarahan rakyat semakin memuncak ketika kedua rumah Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh sebagai pimpinan PUSA digeledah pihak tentera, yaitu rumah di Beureu-éh dan rumah di Kutaraja. Dalam razia yang dipimpin langsung oleh Tarmuli di Kutaraja, tentera mengepung rumah tersebut semalam penuh dan baru esok paginya digeledah sambil meneriakkan kata-kata kotor: “Kepala pembunuh dan Perampok” kepada Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh. Sementara rumahnya digeledah, beliau diusir kebelakang rumah dan beberapa tentera mengancam akan menembaknya. Namun ancaman tersebut tidak dijalankan karena dikhawatirkan akan terlalu provokatif terhadap PUSA. Selain itu tentera juga menggeledah rumah kediaman Tgk. Ahmad Hasballah Indrapuri.12

Yang paling menyakitkan hati para ulama lagi adalah ada di antara mereka yang dengan sengaja membuka praktik pelacuran di Kutaraja dengan menghadirkan tidak kurang dari lima puluh perempuan jalanan dari Sumatera Timur (sekarang Sumatera Utara) untuk ditempatkan di sana. Yang paling mengejutkan masyarakat adalah berkembangnya suatu berita skandal seks yang melibatkan orang penting dalam pemerintah di Aceh yang bukan orang Aceh. Setelah menerima protes-protes hebat dari masyarakat, pemerintah pusat di Jakarta segera memindahkan mereka keluar Aceh dan menggantikan dengan orang PUSA.13 Selain itu, cara berpakaian anak isteri merekapun yang mendedahkan aurat dan pergaulan bebas mereka nampak dengan jelas ada suatu missi untuk menghancurkan akhlak cucu Iskandar Muda di Tanah Rencong Serambi Makkah ini.

Pembatasan pengiriman jama’ah haji asal Aceh yang digabungkan dengan Sumatera Utara menjadi issu baru pula bagi masyarakat yang seratus persen Muslim itu. Pada tahun 1951 Kementerian Agama meluluskan 400 orang jama’ah untuk berangkat ke tanah suci, 100 orang untuk Aceh, 100 untuk Sumatera Timur dan 200 untuk Tapanulai yang mayoriti penduduknya beragama Kristen. Ketidak puasan ini tidak saja berpunca pada fakta bahwa kuota Aceh telah dipotong menjadi setengah dari jumlah calon haji yang berangkat pada tahun sebelumnya, tetapi karena Jakarta memberi banyak kesempatan untuk Tapanuli. Unsur diskriminasi nampak dengan jelas bahwa jumlah orang Islam di Tapanuli jauh lebih kecil dibandingkan dengan Aceh.

Di bidang pendidikan umpamanya, unsur diskriminasi lebih nyata lagi dari pembahagian pewujudan sekolah-sekolah. Dari dua puluh delapan (28) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang terdapat di Sumatera Utara, tiga belas diantaranya ada di Tapanuli, sembilan di Sumatera Timur dan enam sisanya terdapat di Aceh. Dari tiga belas SMP yang ada di Tapanuli, lapan berada di Tapanuli Utara yang mayoriti Kristen, ini berarti lebih banyak daripada yang terdapat di Aceh yang lebih besar wilayahnya dan lebih banyak penduduknya, lebih kurang dua kali lipat dari penduduk Tapanuli Utara. Situasi serupa juga terdapat dalam bidang kesehatan, pada tahun 1950 sebelum Aceh dimasukkan ke dalam Propinsi Sumatera Utara, Aceh dan Tapanuli masing-masing memiliki enam orang doktor, tetapi dua tahun kemudian pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengirimkan sembilan orang doktor asing ke Tapanuli, dan hanya lima (empat di antaranya orang asing) ke Aceh.14

Diskriminasi dalam bidang pendidikan itu semakin memuncak ketika pemerintah pusat menutup satu-satunya Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kutaraja pada pertengahan tahun 1951. Dan mengizinkan beberapa orang siswa sahaja untuk melanjutkan pendidikannya ke Medan dan Yokyakarta.15 Ini merupakan suatu hal yang sangat tidak sebanding dengan keadaan pendidikan untuk daerah lain yang memiliki sekolah sendiri. Kondisi ini nampaknya sengaja diciptakan untuk melahirkan manusia-manusia Aceh yang sekuler. Rencana ini semakin nampak ketika pemerintah pusat dengan sengaja menepis pendidikan agama yang didirikan PUSA dengan membangun sekolah-sekolah umum disebelahnya dalam bentuk bangunan dan peralatan serta tenaga pengajar yang sangat memadai. Untuk sekolah agama bukan hanya dihentikan bantuan dana, bahkan fasilitas yang telah diberikan dahulu ditarik kembali. Sebagai akibat daripada itu banyak orang tua menghantar anaknya ke sekolah umum dengan meninggalkan sekolah agama yang dari dahulu mereka ikuti.

Pemerintahan GAM

Diakui atau tidak, kemenangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai Gubernur dan wakil Gubernur dalam Pilkapa Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 11 Desember 2006 yang lalu merupakan kemenangan GAM secara spesifik. Terlepas mereka maju ke kursi nomor wahid itu melalui jalur independen, namun issue yang diangkat dalam kampanye adalah issue GAM, yang bekerja keras di lapangan juga mantan-mantan anggota GAM dan yang memberi dukungan keras juga orang GAM. Karenanya sulit dipisahkan antara kemenangan mereka dengan GAM walaupun secara resmi petinggi GAM Eropah menjagokan calon Ahmad Humam dengan Hasbi Abdullah yang terkenal dengan julukan H2O.

Oleh karenanya, pemerintahan Aceh yang bakal dibentuk mereka ke depan juga identik dengan pemerintahan GAM sebagaimana orang-orang dahulu menyebut pemerintahan PUSA dalam era empat puluhan. Mengingat berat dan pahitnya perjuangan puluhan tahun yang mereka lakukan, maka terasa wajarlah kalau mereka menempatkan orang-orangnya yang proposional dalam pemerintahannya ke depan walaupun kritikan di sana-sini pasti akan mencuat kepermukaan. Yang paling penting adalah keterbukaan dalam memimpin dan menyejahterakan rakyat yang dapat melepaskan mereka dari keterpurukan.

Walaupun masih di awal periodesasi kepemimpinan Irwandi-Nazar yang belum menentu arah dan haluan, keduanya harus bercermin kepada sejarah masa silam terutama masa kejayaan pemerintahan PUSA. Sebagaimana di masa PUSA, pada awal-awal pemerintahan GAM juga akan mengalami hal serupa karena dilatarbelakangi oleh persoalan yang sama. Kalau masa pemerintahan PUSA RI kesulitan dengan penjajah Belanda dan miskin harta benda, maka pada masa pemerintahan GAM RI juga takut akan disintegrasi, malu dengan luar negeri dan ingin mengembalikan kepercayaan Bangsa Aceh terhadap RI.

Cukup punya kemungkinan besar ketika semua itu sudah diperoleh kembali RI, maka sebagaimana mereka mendiskreditkan pemerintahan PUSA begitu pula mereka akan mencampak malah memerangi kepemimpin GAM di masa depan. Hampir semua orang Aceh tau sifat dan perangai penguasa RI dari zaman ke zaman yang menyimpan sifat primordialisme kejawen. Dengan sifat tersebut mereka dapat bermanis muka terhadap orang Aceh ketika mereka terjepit dan membantai Bangsa Aceh ketika mereka lepas dari keterjepitannya.

Ada beberapa kemungkinan yang bakal terjadi dalam kepemimpinan GAM ke depan adalah: disusupi orang RI dalam pemerintahan GAM untuk mengacau dan menggagalkannya, mengadu domba antara pihak-pihak yang ada di Aceh seperti pihak GAM, pihak partai nasional, pihak partai lokal, pihak intelektual, pihak ulama, pihak bangsawan, pihak anti GAM seperti Pembela tanah air (Peta), kelompok anti separatis GAM dan sebagainya. Kemungkinan jalur lain untuk melemahkan pemerintahan GAM dapat disusupi lewat issue agama dengan mengangkatkan sikap dan pendirian GAM yang tidak terlalu memperhatikan Syari’at Islam di Aceh dan issue daerah antara satu dengan lain kabupaten/Kota. Ia juga dapat dihidupkan kembali issue pemekaran provinsi yang pernah muncul dengan serius sebelum dan sesudah terjadinya MoU Helsinki. Issue ini diprakarsai oleh orang-orang tertentu di Jakarta dengan mempermainkan beberapa orang di kawasan barat-selatan agar keutuhan Aceh dan kesolidan GAM dapat terceraikan walaupun batas Aceh dalam dokumen MoU telah ditetapkan.

Untuk mengantisipasi semua itu, pemerintahan GAM kehadapan mesti tampil transparan dan akuntabilitas dengan meletakkan kepentingan rakyat di hadapan. Barangkali pengalaman yang dimiliki Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad ketika menjadi Gubernur Ardabil dan Walikota Taheran bisa dijadikan satu ukuran buat pemerintahan GAM. Selain itu sikap dan kepemimpinan Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh dalam menghendel PUSA dan Gubernur Militer adalah tipe lain yang dapat dijadikan rujukan. Kalau mau bercermin lebih jauh ke belakang maka kepemimpinan Rasulullah saw, Khulafaurrasyidin dan Umar bin Abdul Aziz merupakan di antara sekian model kepemimpinan yang harus ditauladani Irwandi-Nazar dalam menghendel pemerintahan GAM.

Bila semua itu dapat dilakukan, kalau kepemimpinannya berhasil maka ia akan berhasil bersama rakyat, kalaupun ia gagal maka kegagalannyapun bersama rakyat. Dengan demikian, ketika kita tetap menyatu dengan rakyat maka kemanapun kita ajak rakyat pasti akan ikut kita, hatta kita ajak ke gunung untuk kesekian kalinya sebagaimana yang dialami kepemimpinan PUSA di Aceh, revolusi Iran 1979 pimpinan Khomaini di Iran, gerakan Fretelin yang dipimpin Xanana Gusmao di Timur Leste dan sebagainya. Kalau ini yang terjadi maka Irwandi-Nazar akan tetap berada di hati Bangsa Aceh sampai kapanpun walaupun dicemooh oleh pihak RI.

Catatan Kaki:

1 Lihat Nazaruddin Syamsuddin, Revolusi di Serambi Mekah, Jakarta: UI Press, 1999, hal. 216.

2 Untuk kesempurnaan informasi tersebut silahkan lihat Hasanuddin Yusuf Adan, Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh; Ulama, Pemimpin dan Tokoh Pembaharuan, Malaysia: UKM, 2005, hal. 126.

3 Nazaruddin Syamsuddin, Op. Cit, hal 216.

4 Untuk informasi lebih lengkap silahkan baca Amran Zamzami, Jihad Akbar di Medan Area, Jakarta: Bulan Bintang 1990.

5 Nazaruddin Syamsuddin, Op. Cit, hal 218.

6 Hasanuddin Yusuf Adan, Op. Cit, hal 34-35.

7 Nazaruddin Sjamsuddin, Pemberontakan kaum Republik, Kasus Darul Islam Aceh, Jakarta: Grafiti, hal. 56.

8 M. Nur El Ibrahimy, Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh, Jakarta: Gunung Agung, hal. 65-66.

9 M. Nur El Ibrahimy, Ibid, hal. 66.

10 Nazaruddin Sjamsuddin, Op Cit, hal. 57.

11 M. Nur El Ibrahimy, Op Cit, hal.72.

12 Nazaruddin Sjamsuddin, Op Cit, hal. 65-66, M. Nur El Ibrahimy, Ibid, hal. 73.

13 Nazaruddin Sjamsuddin, Op Cit, hal. 69-70.

14 I b I d, hal. 71-72.

15 I b I d, hal. 72.

Komen-komen»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: