jump to navigation

Fungsi Dan Peranan Advokasi Syari’at Islam di Aceh Menghadapi Cabaran Global September 3, 2008

Posted by ummahonline in Kolum, Nanggroe Aceh.
trackback

Oleh: Hasanuddin Yusuf Adan

Enam tahun lebih Syari’at Islam diisytiharkan di bumi Nanggroe Aceh Darussalam terhitung 15 Maret 2002 (1 Muharram 1423 H), seperti belum memberikan pengaruh signifikan terhadap muslim dan muslimah Aceh secara menyeluruh.

Upaya demi upaya untuk melancarkannya sudah dari dahulu dilakukan oleh berbagai kalangan seperti Dinas Syari’at Islam sendiri, perguruan tinggi, ormas, lembaga dakwah dan sebagainya. Hasilnya masih mengecewakan peminat Syari’at Islam itu sendiri dan memuaskan pihak-pihak yang anti terhadapnya. Kondisi semacam ini sulit dipisahkan dari minimal lima faktor krusial berikut ini; yaitu, politik, pendidikan, hukum, kepemimpinan dan budaya.

Dari segi faktor politik, Aceh secara otomatis menjadi lospiker Jakarta untuk memenangkan sesuatu partai dalam setiap pemilu atau untuk menggolkan sesuatu konsep berkenaan dengan figur kepemimpinan. Para tokoh politik nasional yang bermastautin di Jakarta tidak merasa berkepentingan dengan Syari’at Islam di Aceh. Mereka baru merasa berkepentingan dengannya manakala Syari’at Islam di Aceh dapat mempengaruhi kepentingan politiknya baik secara nasional ataupun lokal. Tanpa keuntungan politiknya di sana mereka persyetan saja dengan Syari’at Islam Aceh (amati profil sosok Amin Rais, Gusdur, Akbar Tanjung, Ahmad Syafi’i Ma’arif dan lainnya).

Oleh karena itu mereka berani mengatakan Syari’at Islam tidak sesuai dengan perkembangan zaman, mereka sudah biasa merobah sikap dan pendirian karena perkara tersebut. Dan mereka diam terhadap pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh kalau tidak menantangnya. Padahal selaku tokoh-tokoh muslim semestinya mereka harus membantu mempercepat berjalannya Syari’at Islam di sini. Situasi semisal ini telah pernah terjadi pada zaman silam sekitar tahun lima puluhan ketika para pembesar partai Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia) membubarkan propinsi Aceh dan meleburkannya kedalam propinsi Sumatera Utara hanya karena partai tersebut khawatir kalau masih berpisah kedua propinsi tersebut Masyumi akan kalah total di Sumatera Utara yang fifty-fifty muslim-kristen.

Untuk faktor pendidikan, Aceh sampai hari ini masih mengadopsi sistem pendidikan peninggalan penjajah Belanda yang memisahkan antara ilmu umum dengan agama, pendidikan umum dengan agama dan dalam praktiknya lebih mendiskreditkan pendidikan agama khususnya Islam. Hasilnya hampir semua sarjana made in Indonesia tidak menyatu dan tidak lebih paham terhadap Syari’at Islam walaupun mereka fanatik terhadapnya.

Kondisi semisal ini nampak lebih kentara di Aceh dalam tahun tujuh puluhan kebelakang. Pendidikan itu merupakan acuan kalau kita ibaratkan bagi pembuat kuweh, mereka akan menghasilkan kuweh yang dibuatnya sesuai dengan acuan yang dipakai ketika membuatnya. Demikian juga dengan pendidikan, bagaimana sistem dan implementasi pendidikan dalam sesuatu wilayah maka wilayah tersebut akan menghasilkan kader-kader yang selaras dengan pendidikan dimaksud.

Dari sudut pantau hukum, Indonesia sampai hari ini masih memakai hukum peninggalan Belanda secara menyeluruh. Tiada seorang tokoh Indonesiapun sekarang yang berani memprakarsai Indonesia harus berlaku Hukum Islam karena penghuninya mayoritas muslim. Karena itu kehidupan ummat Islam Indonesia lebih mengenal dan akrab serta menyatu dengan Hukum peninggalan Belanda tersebut ketimbang Hukum Islam. Yang lebih dahsyat lagi sudah banyak tokoh-tokoh muslim Indonesia yang berani menyalahkan Hukum Islam tersebut.

Faktor ini mendominasi tawarnya implementasi Syari’at Islam di Aceh yang sudah lebih enam tahun dideklarasikan itu. Lalu kalau Syari’at Islam dideklarasikan di tengah-tengah pelaku dan pengamal hukum buatan Belanda yang sudah mendarah daging dengannya, bagaimana mungkin Syari’at Islam itu bisa tegak dengan lurusnya? Sulit sekali, kalau tidak berani mengatakan mustahil. Karenanya semua rakyat Indonesia khususnya Aceh yang muslim harus dibekali kembali dan didoktrin lagi akan eksistensi, unrgensi dan implementasi Syari’at Islam secara kaffah dalam kehidupan mereka.

Kepemimpinan Aceh, setelah dideklarasikan Syari’at Islam di Aceh hari ini belum ada seorang pemimpin Acehpun yang siap dan berani mengajak ummat Islam Aceh untuk menegakkan Syari’at Islam secara gamblang. Yang ada adalah pemmpin yang berkeok-keok tentang Syari’at Islam namun ia tidak pernah mengamalkannya sama sekali, malah dalam kasus-kasus tertentu ikut dirusakkannya. Juga yang ada adalah pemipin Aceh yang malas melaksanakan shalat lima waktu sehari semalam. Mereka lebih senang berkiblat ke barat yang kafir ketimbang ke Arab yang muslim. Dan yang lebih dahsyat juga adalah ramai di antara mereka yang menolak atribut Islam dalam aktivitas hariannya karena takut tidak mendapatkan bantuan dunia barat. Sama sekali tidak menggantungkan diri kepada Allah yang menciptakan mereka dan juga orang barat.

Yang terakhir adalah faktor budaya luar khususnya dari barat yang membuat Syari’at Islam Aceh menjadi impoten dan tidak berdaya. Budaya pakaian ketat, semi telanjang, budaya buang-buang waktu, budaya pergaulan bebas, budaya hormat kafir-benci muslim merupakan di antara sekian contoh yang dapat memperlemah berlakunya Syari’at Islam di Aceh. selain itu juga pemikiran sekuler, pluralis, nasionalis dan liberalis menjadi pemicu rancunya pemahaman Islam generasi Aceh kini dan kedepan. Yang terakhir ini sangat amat membahayakan bagi implementasi Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam.

Eksistensi Advokasi

Advokasi yang bermakna sokongan anjuran atau pembelaan berasal dari kata advocacy dalam bahasa Inggeris. Ia dapat dimaknai juga dengan pertahanan terhadap sesuatu ide, lembaga, keyakinan, kepercayaan dan sebagainya. Advokasi merupakan suatu ilmu yang amat penting bagi pembelaan atau sokongan terhadap sesuatu poin tersebut di atas. Karenanya di zaman mutakhir ini kelihatan hampir semua sisi kehidupan ummat manusia menggunakan ilmu advokasi ini. Khusus sekali ia berdampingan dengan persoalan-persoalan Hak Azasi Manusia yang sulit sekali dapat dipisahkan dari padanya.

Kaitannya dengan implementasi Syari’at Islam di Aceh, advokasi untuk penguatan pemahaman dan amalan teramat sangat penting dan diperlukan. Karena itu hakikat advokasi Aceh hari ini sulit dipisahkan dengan implementasi Syari’at Islam karena ia sudah menjadi hukum resmi negara Indonesia yang dituangkan dalam Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dalam empat bidang (agama, pendidikan, peran para ulama dan adat budaya), dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Karenanya peran advokasi di Aceh untuk menegakkan Syari’at Islam hari ini bukanlah hal baru, bukan pula sesuatu yang harus malu-malu diamalkan. Sebaliknya ia harus dipraktikkan secara jelas, transparan dan terang-terangan.

Tiada seorang manusia Indonesiapun yang dapat melarang advokasi Syari’at Islam Aceh baik diminta atau tidak diminta oleh lembaga atau personal terkait. Artinya eksistensi advokasi di Aceh harus ditegakkan sehingga ke detik ini agar pengisytiharan Syari’at Islam yang dengan resmi dilakukan oleh sejumlah penguasa Indonesia seperti ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama dan lainnya di Banda Aceh 15 Maret 2002 (1 Muharram 1423 H) bukan barang mainan jakarta untuk Aceh.

Advokasi Syari’at Islam di Aceh harus jalan bukan hanya ketika Syari’at Islam tersebut mendapat hambatan atau ada gangguan dalam pelaksanaannya saja. Tetapi secara reguler advokasi terhadap Syari’at Islam di Aceh harus jalan juga setiap sa’at untuk mempertebal komitmen dan memperlancar implementasi serta operasionalnya layaknya hukum-hukum lain dalam sesuatu negara. Selama ini sering dipeleset dan menjadi rancu serta salah paham muslim Aceh dalam memahami fungsi dan posisi advokasi di Aceh kaitannya dengan pelaksanaan Syari’at Islam. Ada yang memahami advokasi itu diperlukan di Aceh ketika Syaria’t Islam mengalami kendala atau menerima tantangan. Ini menjadi pemahaman rancu dan tidak rasional sama sekali.

Advokasi itu harus jalan dalam dua tahap atau masa, pertama masa pengembangan dan implementasi Syari’at Islam sebagai salah satu hukum sah dan resmi di Indonesia, dan kedua ketika Syari’at Islam itu mengalami gangguan, tekanan, hambatan dan sebagainya. Pada kedua masa tersebut advokasi harus jalan di Aceh. sekali lagi advokasi Syari’at Islam di Aceh bukan hanya dipraktikkan ketika Syari’at Islam itu mendapat kesulitan sebagai sebuah pembelaan, namun jauh sebelum itu advokasi harus jalan untuk mengintai dan memperkokoh berjalannya Syari’at Islam di Aceh ini.

Globalisasi

Pengaruh globalisasi untuk Aceh menjadi tantangan besar bagi berlakunya Syari’at Islam di sini. Ia bisa saja menyusup melalui pemikiran, budaya, makanan, ekonomi, politik dan pendidikan. Semua itu oleh sebahagian bangsa Aceh menganggap modernisasi. Jadi antara globalisasi dengan modernisasi dan westernisasi menjadi three in one bagi anak bangsa kita ini yang amat sangat berbahaya bagi keberlangsungan ‘aqidah, Syari’ah dan akhlaq. Ia lebih diperparah lagi ketika kemudian hadir pemahaman lain yang bernama liberalisasi. Yang terakhir ini lebih memilih medan pemahaman dan amalan Syari’at Islam yang enteng.

Baik liberalisasi maupun modernisasi yang bernafas westernisasi menjadi ayoman globalisasi internasioal yang membahayakan kehidupan ‘aqidah, Syari’ah dan akhlaq muslim seantero dunia. Semua konsep dan label tersebut berpunca dari dunia barat yang mempermainkan anak-anak ummat Islam terutama sekali di negara-negara belum berkembang dan sedang berkembang. Mereka bisa dengan mudah menggarap generasi muda Islam karena disuguhkan banyak duit hanya dengan modal mempersiapkan sebuah proposal. Dengan proposal tersebut para pemuda Islam memperoleh sejumlah dana untuk operasional kegiatan sesuai dengan yang tertera dalam proposal tersebut seperti community development, livelihood program,sanitary, dan sebagainya.

Paham globalisasi lebih menjurus kepada pemikiran; semua agama sama dan semua agama benar. Mereka tidak mengaku hanya agama Islam saja yang benar di sisi tuhan meskipun mereka seorang muslim. Sementara pemahaman pemikiran liberalisasi lebih condong dan tertuju kepada; kebebasan memilih dan menggantikan agama, kebebasan bergaul dan sebagainya. Bagi mereka berganti agama dalam sebulan tiga kali tidak ada masalah yang penting ada agama. Baik paham globalisasi maupun liberalisasi keduanya sangat bertentangan dengan pemahaman Islam yang sudah baku dan konkrit. Bagi seorang muslim tidak boleh mengakui agama lain sama dengan Islam, tidak boleh pula menukar agama dari Islam ke agama lain. Keduanya akan berakibat fatal, yakni di dunia mendapatkan hukuman dan di akhirat mendapatkan neraka.

Sementara westernisasi mengandung pemahaman bahwa kehidupan muslim sudah mengikuti gaya dan cara hidup orang-orang barat, baik berkenaan dengan pakaian, pergaulan, makanan, minuman dan sebagainya. Modernisasi pula menjurus kepada pendobrakan kebiasaan-kebiasaan Islam dalam bidang pemakaian seperti berobah gaya hidup dari memakai peci putih atau hitam kepada peci moris, perobahan dari kain sarung kepada celana. Bagi perempuan perobahan dari memakai rok kepada pemakaian celana jean dan sebagainya.

Liberalisasi yang tengah melanda kehidupan muslim-muslimah hari ini menjadi sebuah ancaman yang amat bermakna bagi keberlangsungan dan keorisinilan Islam masa depan. Hal ini disebabkan oleh pemikiran tokoh-tokoh Islam Liberal tersebut yang sangat menghancurkan. Mereka membenarkan liwath umpamanya, menyalahkan konsep poligami, membolehkan naik haji setiap bulan dan sebagainya. Karena mengedepankan pikiran dan meninggalkan kandungan Al-Qur’an maka lumayan banyak anak-anak orang Islam yang sudah terlibat kedalam kelompok tersebut.

Semua itu menjadi ancaman dan hambatan serius bagi keberlangsungan pelaksanaan Syari’at Islam di nanggroe Aceh Darussalam. Dan untuk itu pula peran advokasi terhadap Syari’at Islam sangat diperlukan. Terlepas Syari’at Islam itu lancar atau teranam di Aceh advokasi untuk itu sangat diperlukan. Jadi advokasi yang dimaksudkan di sini adalah advokasi pengembangan dan pertahanan bukan pembelaan.

PERANAN ADVOKASI SYARI’AT ISLAM DI ACEH MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL

Dua jalur advokasi untuk Syari’at Islam di Aceh hari ini sebagaimana yang telah kita huraikan di atas sangatlah memegang peran penting untuk tegaknya Syari’ah itu di bumi Aceh. ia berhadapan dengan tantangan global yang meliputi pemikiran globalisasi, westernisasi, pluralisasi dan liberalisasi.Untuk memastikan Syari’at Islam Aceh tegak dengan mantap maka seluruh ancaman yang berbentuk globalisasi, pluralisasi, westernisasi dan liberalisasi harus ditumpas sampai keakar-akarnya di bumi gajah putih ini.

Advokasi Syari’at Islam di Aceh juga harus ditempuh melalui jalur pendidikan, jalur politik lokal, jalur adat budaya dan jalur ekonomi syari’ah. Semua penghuni Nanggroe Aceh Darussalam sedini mungkin harus menempuh jalur pendidikan Islam modern. Artinya, muslim Aceh tidak lagi mengataka kelompoknya yang benar dan pandai sementara kelompok lain salah dan bodoh. Muslim Aceh tidak lagi berkampanye bahwa ilmu hanya ada di Aceh dan tidak ada di tempat lain. Muslim Aceh tidak lagi berkelahi pada persoalan ibadah yang berkenaan dengan khilafiah. Karena semua itu dapat menghantar muslim Aceh menjadi orang bodoh yang menganggap diri pandai dan menganggap negerinya hebat sementara negeri orang ketinggalan. Ini dapat membahayakan masa depan anak cucu di kemudian hari.

Peran advokasi Syari’at Islam Aceh dalam upaya menghadapi tantangan global dapat juga di ekspressikan melalui keberadaan partai politik lokal yang berjumlah enam partai di Aceh hari ini. Para tokoh partai politik lokal harus bersatu padu memperkuat barisan dan kekuatan untuk menjalankan Syari’at Islam dan menghantam gangguan dan ancaman terhadap Syari’at Islam tersebut. Dari jalur politik muslim Aceh sangat menaruh harapan pada enam partai lokal Aceh yang bakal menampung dan membawa aspirasi hidup mereka. Kita berharap tidak ada partai lokal Aceh yang menolak dan apa lagi menentang Syari’at Islam karena itu satu-satunya jala yang amat sangat benar. Kita juga berharap tidak ada partai lokal Aceh yang menghancurkan sistem politik Islam di Aceh nantinya hanya karena ingin mendapatkan dukungan dunia barat. Dan seterusnya dan seterusnya.

Advokasi terhadap Syari’at Islam lainnya di Aceh dapat pula diaplikasikan melalui kehidupan adat budaya. Aceh memiliki Majelis Adat Aceh (MAA), mari efektifkan lembaga tersebut untuk menjadi salah satu pihak yang dapat membela dan memperlancar kehidupan Syari’at Islam di Aceh. melalui adat istiadat dan adat budaya Syari’at Islam dapat tumbuh dengan subur di Aceh. dan jangan sekali-kali pihak terlibat dalam MAA menghidup suburkan adat budaya yang bertentangan dengan Islam dan bernuansa syirik seperti meminta-minta pada kuburan, mengharapkan sesuatu pada gunung, pohon kayu besar, laut dan sebagainya. Kita hanya berhak meminta dan mengadukan sesuatu kepada Allah bukan kepada yang lainnya.

Ekonomi syari’ah menjadi salah satu duta advokasi Syari’at Islam di Aceh hari ini mengingat begitu bersih dan bersahabatnya sistim ekonomi syari’ah tersebut. Kalau dahulu kita telah lama dikelabui kehidupan ini dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis yang amburadul dan berat sebelah, maka sekarang ekonomi syari’ah menjadi solusinya untuk itu semua. Peran ekonomi syari’ah untuk advokasi syari’at Islam meghadapi tantangan global sangat menentukan dalam kehidupan muslim aceh yang sudah lebih setengah abad dirancukan pemikiran barat. Kini bagaimana caranya memahamkan muslim Aceh bahwa Islam punya solusi ekonomi dan punya sistem ekonomi yang dapat menjadi advokasi bagi Syari’at Islam yang sedang berjalan di Aceh sa’at ii.

Khatimah

Fungsi dan peran advokasi Syari’at Islam menghadapi tantangan global di Aceh dapat terealisasi dengan mengedepankan sistem hidup Islami dalam bidang pendidikan, bidang politik khususnya politik lokal, bidang ekonomi, bidang adat budaya, bidang pemikiran dan sebagainya. Kini sa’atnya menepis dan membuang jauh pola pikir, pola hidup dan format kehidupan luar yang sudah lama merasuki kehidupan muslim-muslimah Aceh. Seraya mengkaji kembali dan mengamalkan sistem hidup Islam yang amat lengkap dan sempurna yang memiliki seluruh dimensi kehidupan yang sudah lama dikelabui oleh musuh-musuh Islam.

Hanya dengan cara demikanlah Syari’at Islam di Aceh dapat tegak dan dapat terbela oleh sesama muslim. Dengan cara demikian pula Aceh akan menemukan marwah dan martabat yang sudah lama hancur dan hilang dari pangkuan. Kalau tidak demikian maka sulit sekali bagi kita untuk menebus dan mengembalikan eksistensi serta digniti bangsa Aceh yang juga bangsa Islam. Wallahu a’lam…-

Nota: Makalah disampaikan pada acara Training Advokasi Syari’at Islam se Kota Banda Aceh yang diadakan atas kerja sama antara Dinas Syari’at Islam NAD dan Kota Banda Aceh pada hari Sabtu 23 Agustus 2008 di Asrama Haji Banda Aceh. Manakala penulis pula merupakan Ketua Umum Pengurus Wilayah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam & Pembantu Dekan III Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry.

Komen-komen»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: