jump to navigation

Kewajiban Eksekutif dan Legislatif dalam Menegakkan Syari’at Islam di Aceh November 10, 2008

Posted by ummahonline in Kolum, Nanggroe Aceh.
trackback

Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sudah diisytiharkan secara sah dan resmi semenjak tanggal 1 Muharram 1423 H/15 Maret 2002 M. Namun sampai hari ini sudah lebih enam tahun ia diaplikasikan dalam kehidupan bangsa belum lagi berkesan dan meriah sebagaimana mestinya. Di mana letak kekhilafannya? Kalau dikaitkan dengan tanggung jawab seseorang penguasa (apa saja nama jabatannya) maka mereka berhak dimintakan pertanggungjawabannya untuk itu semua. Sebaliknya, atas dasar responsibilitas massa maka semua rakyat dalam wilayah ini juga harus bertanggungjawab terhadap kelambatan dan atau ketidak seriusan implementasi Syari’ah di NAD ini.

Karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidentil di mana pihak legislatif (DPR/MPR) dan eksekutif (Pemerintah) selalu bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. Maka kedua lembaga negara tersebut memliki tugas dan kewajiban yang amat sentral dan krusial untuk merealisasikan semua peraturan, hukum dan undang-undang. Ketika dalam perjalanannya terjadi kesalahan, manipulasi dan terbenturnya undang-undang maka lembaga yudikatif (kehakiman) harus bertindak sesegera mungkin untuk menghambat dan menindak sesuai dengan hukum yang berlaku.[1]

Karena undang-undang Indonesia yang menganut sistem presidentil menetapkan adanya wakil-wakil rakyat yang dipilh langsung oleh rakyat selama lima tahun sekali yang bernama DPR-RI atau DPRD, di Aceh; DPRA dan DPRK. Maka anggota DPR tersebutlah yang bertindak mewakili rakyat untuk mencari kesejahteraan rakyatnya. Sementara pemerintah hanya menjalankan semua keputusan dan ketentuan yang diwujudkan DPR tersebut. Kalau DPR jujur, ikhlas dan berani untuk membela rakyat, untuk menciptakan undang-undang yang memihak rakyat kemudian pihak pemerintah menjalankan seadanya, maka mustahil negara ini macet hukum atau undang-undang dan mustahil pula rakyat hidup dalam kemelaratan, dan amat mustahil sekali hukum Islam sebagai satu satunya hukum buatan Allah tuhan sekalian insan tidak dapat diimplemenatasikan disini.

Pengenalan

Baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang menjadi model kekuasaan negara Indonesia merupakan konsep yang diadop dari pemikiran sarjana barat yang lebih terkenal dengan sebutan Trias Politika. Trias Politika mulanya diangkat oleh John Locke (1632-1784) dan Montesquieu (1689-1755) yang bertujuan untuk memisahkan kekuasaan sesuai dengan wilahnya masing-masing agar Hak Azasi Manusia (HAM) warganegara lebih terjamin keberlangsungannya.

Doktrin Trias Politika tersebut kini menjadi model dan platform bagi mayoritas negara-negara di dunia hari ini. Sehingga hampir semua warga negara memahami konsep dan aplikasinya dalam negara mereka. Ia juga sudah mendarah daging dalam kehidupan para penguasa negara sehingga mereka khususnya yang beragama Islam lupa atau sengaja melupakan doktrin dan sistem yang dimiliki Islam sendiri. Karena hampir seluruh dunia mengadopsi doktrin tersebut maka sulit bagi minoritas penguasa muslim untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka.

Konsep ril dari pada doktrin Trias Politika adalah; kekuasaan negara dibagi kepada tiga. Pertama, lembaga Legislatif. Kedua, lembaga Eksekutif. Ketiga, lembaga Yudikatif. Lembaga Legislatif mengambil peran sebagai pembuat undang-undang, peraturan dan seumpamanya. Lembaga Eksekutif bertugas sebagai pihak yang menjalankan undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh Legislatif. Dan lembaga Yudikatif mempunyai tugas sebagai pengadil atau penghakim untuk pihak pelaksana program ataupun pembuat undang-undang.[2]

Melihat konsep sedemikian indah, rasanya mustahil negara seperti Indonesia tidak mampu menyejahterakan rakyat dan menjalankan hukum serta undang-undang. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya di mana rakyat terus menderita, hukum dan undang-undang belum terlaksana dengan sempurna. Tentu ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya dan belum ada orang yang mampu membereskannya. Termasuklah prihal pelaksanaan Syari’at Islam di Nangroe Aceh Darussalam yang sudah lebih enam tahun usianya.

KEWAJIBAN LEGISLATIF

Badan legislatif yang sering juga disebut DPR atau parlemen berfungsi antara lain sebagai berikut:

1. menentukan kebijaksanaan dan membuat undang-undang. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diberikan hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah, dan hak budget (anggaran).
2. mengontrol banda Eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan dua fungsi tersebut di atas, maka pihak legislatif baik di Indonesia maupun di Aceh harus mengajak, mendesak, dan bila perlu memaksa pihak eksekutif (Indonesia dan Aceh) agar dapat menjalankan Syari’at Islam di Aceh sebagaimana ketentuan-ketentuan yang ada. DPR-RI sudah mensahkan UU. No. 44 Thn. 1999 tentang Keistimewaan Aceh, UU. No. 18 Thn. 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Aceh dan UU. No. 11 Thn 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kesemua undang-undang tersebut menjadikan dasar pijakan kuat bagi anggota DPR atau DPRA atau DPRK sebagai produksi sah untuk menjalankan Syari’at Islam di Aceh. DPR-RI berkewajiban untuk menekan pemerintah Indonesia agar melaksanakan Syari’at Islam di Aceh bersama-sama dengan rakyat Aceh. salah bagi DPR kalau pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh diserahkan dan dibebankan sepenuhnya bagi pemerintah dan rakyat Aceh. karena sumber pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh adalah DPR dan pemerintah Republik Indonesia.

Hari ini baik DPR maupun pemerintah Indonesia sudah membuat satu kesalahan besar menyangkut dengan implementasi Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Mereka bukan hanya tidak menjalankannya Syari’ah di Aceh sebagai wilayah RI tetapi dalam hal-hal tersebut mereka malah cenderung melanggar hukum dan undang-undang yang mereka buat sendiri. Ketika mereka diam terhadap pelaksanaan Syari’ah di NAD, maka itu menjadi satu indikasi bahwa mereka sudah membuat satu kesalahan. Ketika mereka berusaha menghambat lajunya proses qanun dan peraturan-peraturan untuk mempercepat berjalannya Syari’ah di Aceh, maka mereka sudah membuat kesalah lainnya bagi Aceh. Apalagi kalau sempat mempermainkan Syari’at Islam di Aceh dengan kemahiran perpolitikan nasional yang mereka kuasai sa’at ini di Jakarta, maka itu menjadi kebobrokan lain yang dimiliki mereka.

Intinya adalah lembaga Legislatif (DPR) RI mempunyai tugas berat untuk menjalankan serta memajukan Syari’at Islam di Aceh dengan memaksa pemerintah RI (Eksekutif) untuk segera membantu pemerintah Aceh dalam berbagai sisi dan dimensi kehidupan agar Syari’at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam segera berjalan dengan semestinya. Kalau tidak demikian pihak legislatif sudah membuat kesalahan-kesalahan mendasar untuk Aceh dan mereka melanggar ketentuan undang-undang yang mereka buat sendiri. Efek negatifnya adalah rakyat Aceh lagi-lagi kecewa dan tidak percaya kepada Republik Indonesia. Konsekwensi logisnya maka macam-macam boleh terjadi di Aceh dan Indonesia, seperti yang telah terjadi di masa-masa lampau.

Untuk lebih konkrit dan jelas kewajiban pihak legislatif untuk menjalankan Syari’at Islam di Aceh, maka menarik kalau kita coba perhatikan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang tercantum dalam pasal 23 UU, No. 11 Thn. 2006 sebagai berikut:

(1) DPRA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

  • Membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta penanaman modal dan kerjasama internasional.
  • Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
  • Memberitahukan kepada Gubernur dan KIP tentang akan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur.
  • Memilih Wakil Gubernur ketika terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur;
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemenntah Aceh.
  • Memberikan pertimbangan terhadap rencana kerja sama internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang berkaitan langsung dengan Aceh.
  • Memberikan pertimbangan terhadap rencana bidang legislasi Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh.
  • Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
  • Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk penilaian kinerja pemerintahan.
  • Mengusulkan pembentukan KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan.
  • Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan serta penggunaan anggaran kepada KIP Aceh dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

(2) DPR melaksanakan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan tata tertib DPRA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.[3]

Dari poin demi poin yang tertera dalam UUPA menyangkut tugas DPRA tersebut, anggota DPRA dapat menggunakan kekuasaannya untuk melaksanakan dan memajukan Syari’at Islam di Aceh. Dalam membentuk Qanun umpamanya, DPRA harus melaksanakannya secara tepat waktu dan menekan pihak eksekutif agar dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Ketika DPRA berwewenang mengusulkan lembaga Komite Independen Pemilih (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilu, maka DPRA harus betul-betul memilih mereka yang komit dengan pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Demikian juga dalam menerima laporan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi kegiatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota DPRA harus bertindak Islami.

Dalam pasal 77 UU. No. 22/2003 mengenai susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, mengatur fungsi DPRD sebagai berikut:

1. Legislasi, yakni menyusun perundang-undangan yang mengatur kabupaten/kota, dalam hal ini berbentuk Perda.
2. Anggaran, yakni menyetujui anggaran daerah, yang merupakan refleksi rencana program pemerintahan daerah dalam bentuk angka.
3. Pengawasan, untuk memastikan berjalannya perundangan yang ada dan optimalnya kinerja eksekutif.[4]

Fungsi DPRD tersebut untuk Nanggroe Aceh Darussalam yang disebut DPRK dapat diselaraskan dengan UU. No. 44 thn. 1999, UU. No. 18 thn. 2001, UU. No. 11 thn 2006 dan sejumlah Qanun untuk memperlancar berlakunya Syari’at Islam di Aceh. artinya, anggota DPRK seluruh Aceh harus menggunakan kekuasaannya untuk menyusun undang-undang dalam wilayahnya sesuai dengan Syari’at Islam, mengawal pelaksanaannya dan memaksa eksekutif untuk menjalankannya karena itu sudah menjadi undang-undang dunia dan akhirat.

Dalam menyetujui/menetapkan anggaran belanja daerah, DPRK harus mengarah kepada keperluan ummat dan Islam. Kemudian mengawal pelaksanaan operasionalnya sehingga tidak menyimpang. Pengawasan ketat, rapi dan bermakna mestilah dijalankan oleh DPRK untuk memastikan ianya sudah menjalankan kewajibannya sebagai muslim yang hidup dalam wilayah Syari’ah sebagai Hukum Allah.

Kewajiban Eksekutif

Badan Eksekutif merupakan pihak yang amat menentukan keberlangsungan program sesuatu negara. Di negara-negara demokratis, badan Eksekutif terdiri dari kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Dalam arti luas, badan Eksekutif mencakup juga pegawai negeri sipil dan militer.[5] Dalam sistem negara presidentil, para menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin oleh presiden. Sedangkan dalam sistem parlementer, Perdana Menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab. Sedangkan raja dalam sistem monarkhi konstitusionil dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat.[6]

Secara singkat, badan Eksekutif berwewenang sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.
2. Melaksanakan undang-undang serta peraturan-lain dan menyelenggarakan administrasi negara.
3. Mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta keamanan serta pertahanan negara.
4. Memberi grasi, amnesti dan sebagainya.
5. Merencanakan rancangan undang-undang dan embimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.[7]

Karena negara Indonesia mayoritas ummat Islam maka semestinya Presiden yang memimpin lembaga eksekutif harus menjalankan wewenangnya selaras dengan ketentuan Islam, dan itu menjadi kewajiban baginya walaupun ia bukan seorang muslim, apalagi kalau kepala negara itu seorang muslim seperti di Indonesia. Dalam membina hubungan diplomatik dengan negara luar ia harus mengedepankan relasi yang bernuansa Syari’ah, jangan sampai wujud hubungan dengan negara luar dalam bidang prostitusi, dalam bidang perniagaan narkoba, dalam bidang perampokan dan seumpamanya.

Dalam melaksanakan undang-undang dan administrasi negara pihak eksekutif harus mengarahkan untuk selaras dengan ketentuan Islam, jauh dari manipulasi, korupsi salah guna kuasa dan sebagainya. Angkatan bersenjata yang menjadi pionir pertahanan negara harus direkrut yang bagus ‘aqidah, bagus ibadah dan bagus pula akhlaknya. Itu menjadi modal bagi pimpinan wilayah sepanjang masa, janganlah pemabuk, pencuri, pezina dan seumpamanya dijadikan sebagai pengaman negara. Untuk memastikan semua hukum yang berlaku adalah hukum Islam, maka pihak eksekutif bekerja sama dengan pihak legislatif untuk merancang dan mengsahkan hukum serta undang-undang negara harus mengikut Syari’at Islam.

Jadi kewajiban pihak eksekutif dalam menjalankan Syari’at Islam di negara yang raya ini harus diprioritaskan kepada implementasi Hukum Islam karena lebih delapan puluh persen warga negara ini beragama Islam. Tidak boleh dan berdausa pemimpin negara ini meninggalkan Hukum Islam dan memakai hukum buatan manusia sebagai penggantinya. Itu merupakan kewajiban seorang muslim secara personal dan juga menjadi kewajiban seorang pemimpin secara kolektif.

Akan halnya kewajiban eksekutif di Nanggroe Aceh Darussalam yang sudah resmi berlaku Hukum Islam. Mereka wajib menjalankan hukum tersebut yang sudah menjadi hukum tetap di wilayah ini dan wajib pula mengamalkan untuk diri, keluarga dan warga masyarakat Aceh seluruhnya. Karena itu menjadi salah satu kewajiban seorang pemimpin dalam Islam, maka seluruh penguasa di Aceh mulai dari level paling tinggi (Gubernur dan jajarannya) sampai kepada level paling rendah (Geusyhik) di setiap gampong harus menjalankan Syari’at Islam dengan komit dan istiqamah. Qanun nomor 5 tahun 2000 pasal 3 menegaskan: Pemerinta daerah berkewajiban mengembangkan dan membimbing serta mengawasi pelaksanaan Syari’at Islam dengan sebaik-baiknya.[8]

Kandungan qanun tersebut merupakan salah satu pegangan bagi pemerintah Aceh untuk wajib menjalankan Syari’at Islam di sini. Tidak ada seorangpun yang berhak menghambat atau melarang pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh karena undang-undang negara sudah mensahkannya, dan sebagai seorang muslim merupakan kewajiban kita kepada Allah SWT menegakkannya. Karena itu kewajiban pihak eksekutif di Aceh untuk menjalankan Syari’at Islam belum lagi terealisasi sebagaimana mestinya. Sehingga pelaksanaan Hukum Allah di bumi Aceh ini nampak tertatih-tatih. Sekali lagi ini merupakan kewajiban pihak Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Imum Mukim dan Geusyhik beserta dengan jajarannya untuk memprakarsai berjalannya Syari’at Islam di Aceh.

Karena Syari’at Islam merupakan Hukum Allah yang diwajibkan terhadap semua ummat Islam, dan sudah adanya undang-undang negara RI untuk pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, maka penguasa wilayah Aceh wajib menjalankannya bagi seluruh warga masyarakat Aceh. Ummat Islam Aceh di berbagai penjuru wilayah Aceh sudah lama menunggu campur tangan seorang Gubernur dan seorang Bupati/Walikota dalam upaya menjalankan dan memajukan Syari’at Islam di nanggroe Aceh Darussalam ini sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Sultan Iskandar Muda, zaman Teungku Syhik di Tiro Muhammad Saman, dan zaman PUSA yang dipimpin Teungku Muhammad Dawud Beureupeh dahulu kala.

Hari ini pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan Syari’at Islam di Aceh sebagaimana diamanahkan Undang-undang Pemerintahan Aceh. pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syari’at Islam.[9]i Ini bermakna gagal atau berhasil pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh sangat tergantung kepada kerja dan upaya pihak eksekutif Aceh.

Penegakan Syariáh di Aceh

¨Kemudian Kami jadikan engkau (wahai Muhammad dan utuskan engkau) menjalankan satu Syari’at (yang cukup lengkap) dari hukum-hukum agama; maka ikutilah Syari’at itu, dan janganlah engkau menuruti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui (perkara yang benar).¨ Al-Jatsiyah (45) ayat 18.

Untuk menegakkan Syari’at Islam di Aceh paling tidak harus ada tiga unsur esensil berikut ini: undang-undang, pelaksana dan rakyat. Sa’at ini undang-undang sudah cukup sebagai dasar hukum pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. Ada Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang menetapkan istimewa dalam bidang agama, adat istiadat, pendidikan dan peran ulama. Kemudian ada Undang-undang nomor 18 tentang otonomi khusus untuk Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam dan ada Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dengan Undang-undang tersebut maka Aceh bebas menjalankan Hukum Allah bagi seluruh rakyatnya. Tidak ada seorangpun yang harus merasa sakit hati, kecewa, apalagi benci terhadap pelaksanaan Hukum Islam di Aceh karena dasar hukumnya sangat kuat. Berdasarkan dasar hukum tersebut Pemerintah Aceh baik anggota legislatif (DPR) maupun eksekutif (Gubernur, Bupati/Walikota) wajib menjalankan Syari’at Islam di Aceh. apabila pihak legislatif dan eksekutif yang mempunyai hak untuk menjalankannya tetapi tidak juga dilaksanakan, mereka akan dimintakan pertanggung jawaban di hadapan Mahkamah Allah di hari kemudian.

Karena itu, rakyat sebagai komponen penentu di Aceh harus bertindah tegas dan cepat dalam upaya antisipasi gagal atau mandeknya implementasi Syari’at Islam di Aceh. kalau pihak legislatif dan eksekutif masih acuh dan ragu menjalankan Hukum Allah di Aceh maka rakyat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan harus bertindak untuk mensosialisasikan Undang-undang dan Qanun yang sudah ada.

Kenyataan yang ada hari ini pihak pemerintah Aceh seperti tidak bertanggung jawap terhadap pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. sudah lebih enam tahun ia diberlakukan tetapi belum ada terobosan-terobosan mendasar untuk Islam Aceh dari kerja tangan penguasa sendiri. Malah yang lebih menyakitkan lagi sejumlah penguasa Aceh hari ini masih belum rutin melaksanakan salat lima waktu sehari semalam. Ini menjadi indikasi betapa penguasa Aceh sekarang belum menyatu dengan Islam. Kalau mereka tidak menyatu dengan Islam maka sulit bagi rakyat untuk menerapkan Syari’at Islam di wilayah hidupnya.

Secara gamblang kita katakan bahwa tugas utama penegakan Syari’at Islam di Aceh berada di tangan para anggota legislatif dan eksekutif. Rakyat merupakan pengikut mereka dan pelaku langsung yang mengamalkannya di lapangan. Kalau dua lembaga tersebut tidak serius untuk itu maka sampai kapanpun sulit diterapkan Hukum Islam di Aceh. Kita sudah punya pengalaman tempo dulu ketika para endatu mengamalkan Syari’at Islam di Aceh lalu dengan syari’at tersebut mereka memerangi penjajah Belanda dan Jepang ternyata perjuangan yang berdasarkan syari’t tersebut berjaya dan menang. Ketika Hukum Islam tegak di Aceh, rakyatpun dapat hidup dengan aman dan tenteram di bawah kepemimpinan yang adil.

Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi rakyat Aceh untuk tidak menjalankan Syari’at Islam sebagaimana mestinya di sini. Beberapa qanun tentang jinayah kini sedang digodok oleh DPRA, kita berharap akan cepat selesai dan dapat segera diterapkan sehingga upaya implementasi syari’ah di sini semakin berkesan. Semua pihak diminta untuk dapat berpartisipasi menurut kemampuan dan sesuai keahliannya masing-masing.

Untuk langkah berjaga-jaga dan upaya-upaya mencari solusi jitu guna menerobos kebekuan yang ada hari ini tiga hal berikut harus segera dilaksanakan, yaitu:

1.hidupkan pengajian dan diskusi Syari’at Islam dikalangan kantor Gubernur, Bupati/Walikota yang langsung diikuti oleh mereka (Gubernur dan Bupati/Walikota). Lalu mereka sebagai pemimpin rakyat harus segera mengamalkannya dan langsung menjadi pionir bagi rakyatnya.

2.baik Gubernur maupun Bupati/Walikota harus melaksanakan shalat jama’ah di kantor masing-masing yang sekaligus bertindak sebagai imam shalat. Dari sini mereka akan terbentuk pola hidup yang Islami sehingga takut kepada Allah dan cinta kepada Syari’ah. Kita akui atau tidak sejumlah pemimpin di Aceh hari ini sudah keras kepala tehadap Allah sehingga mereka tidak lagi takut kepada Allah, tidak lagi minta bantuan kepada Allah dan selalu menggantungkan diri kepada manusia barat yang kafir yang dinyatakan Allah sebagai musuh bagi kita.

3.perkuat lembaga pendidikan Islam sebagi basis utama bagi pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh. lembaga tersebut tidak hanya mengkaji dan belajar ilmu-ilmu fiqh saja, tetapi juga belajar ilmu komputer, ilmu manajemen, ilmu tekhnologi modern dan sebagainya. Dengan demikian alumni pendidikan Agama akan mampu berbahasa Arab, Inggersi dan bahasa-bahasa lainnya di bumi ini.
Tiga perkara tersebut harus segera diapresiasikan dalam kehidupan para pejabat dan pemimpin Aceh hari ini, jangan tunggu besok, apalagi menunggu sampai lusa. Kita khawatirkan musuh-musuh Islam akan bertindak lebih awal sehingga membahayakan kehidupan kita.

Khatimah

1.Anggota DPRA/K dan Gubernur serta Bupati/Walikota merupakan orang-orang yang paling inti untuk menjalankan Syari’at Islam di Aceh.
2.Kalau mereka tidak mau memaksa diri untuk menjalankan Syari’at Islam tersebut maka sulit sekali ia akan dapat diimplementasikan di sini.
3.Rakyat sendiri tanpa campur tangan penguasa negara tidak akan mampu menjalankan Syari’at Islam di Aceh.
4.Lembaga legislatif yang bertugas di antaranya membuat peraturan dan mengontrol kinerja Gubernur harus proaktif dan serius dengan tugas tersebut.
5.pihak Eksekutif yang merupakan pelaksana program kerja untuk memajukan bangsa dan negara harus mampu mengemban tugas tersebut sebagai pemimpin bangsa.

Catatan Kaki:
[1] Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, Pendidikan Kewargaan, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 200, hal., 108 – 112.
[2] Untuk lebih sempurna bahasan tentang perkara tersebut skan lihat Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, Pendidikan Kewargaan.
[3] Lihat uupa pasal 23.
[4] Agung Djojosoekarto, Menjadi Wakil Rakyat dalam tata demokrasi baru, lihat juga; pasal 77 UU. No. 22/2003
[5] Tim Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, Pendidikan Kewargaan, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 200, hal., 110.
[6] Ibid, hal., 110-111.
[7] Ibid, hal., 111.
[8] Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2000 Bab 2 ayat 3.
[9] Undang-undang RI. No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pasal 127.

Nota: Makalah disampaikan pada seminar yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe, tanggal 22-23 Oktober 2008 di Lhokseumawe. DRS. TGK. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA pula merupakan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Nanggroe Aceh Darussalam dan Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry.

Komen-komen»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

%d bloggers like this: